Artikel GAKOPSYAH
FIQIH UANG ELEKTRONIK
Jum'at, 15 Desember 2017
FIQIH UANG ELEKTRONIK

FIQIH UANG ELEKTRONIK

Pertama , Apa itu E – Money ?
Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

  1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;     
  2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;     
  3. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang yang mengatur mengenai perbankan; dan     
  4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut .

E – Money

  1. Pihak-pihak  penerbit, pemilik kartu e money, bank mitra dan mitra    
  2. Mendaftar kepada penerbit, menyerahkan uang, uang disimpan di rekening di bank mitra penerbit, pemilik kartu bertransaksi dengan pihak ketiga  
  3. Tujuan mempermudah transaksi seperti e toll, bus way, commuter line.   
  4. Sebagian jasa transportasi menjadikan kartu e money sebagai satu-satunya alat pembayaran, seperti commuter line, bus way dan e toll. Sebagian lain hanya salah satu alat pembayaran, seperti e toll.

Kedua, Ketentuan Hukum
E – Money yang digunakan saat ini adalah konvensional (Ribawi) karena :     

  1. Kontrak yang terjadi  antara pihak – pihak e money itu tidak jelas (gharar) dan tidak mengikuti skema transaksi syariah sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak bisa diketahui.      
  2. Bunga atas penempatan dana di bank konvensional sebagai mitra penerbit e money    
  3. Hak pemegang kartu menjadi hilang pada saat kartu yang dimilikinya hilang, padahal dana yang tersimpan adalah milik pemegang e money sesuai skema qardh atau wadiah yang berlaku antara keduanya

Oleh karena itu, menggunakan e money yang berlaku saat ini tidak diperkenankan kecuali untuk kondisi dharurat

  1. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undang, sehingga tidak bisa menggunakan jasa kecuali dengan e money tersebut.
  2. Tidak ada alternatif e money syariah    
  3. Risiko finansial primer jika tidak menggunakan e money saat ini. 

Maka dibolehkan menggunakan e money. Dengan catatan pada saat ada e money syariah, maka menggunakan e money konvensional menjadi terlarang kembali.

Ketiga, Mekanisme E Money

Fatwa DSN tentang uang elektronik menjelaskan bahwa : “Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran” dengan syarat sebagai berikut :   

  1. Biaya – biaya layanan fasilitas harus berupa biaya RIIL (untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik); dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara BENAR (sesuai syariah dan peraturan prundang-undangan yang berlaku) sesuai dengan prinsip ta’widh (ganti rugi)/ijarah.
  2. Pengunaan uang elektronik wajib terhindar dari TRANSAKSI YANG DILARANG (Transaksi yang Ribawi, Gharar, Maysir, Risywah, Israf, dan objek yang haram)       
  3. Jumlah nominal uang leketronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di BANK SYARIAH, karena transaksi di Bank Konvensional itu pinjaman berbunga yang diharamkan.
  4. Akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronika (principal, acquirer, pedagang [merchant], penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) adalah akad ijarah, akad ju”alah, dan akad wakalah bi al-ujrah, karena produk yang dijual oleh principal, acquirer, pedagang [merchant], penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir adalah jasa/khadamat.   
  5. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qardh, karena e money/nominal uang bisa digunakan atau ditarik kapan saja.    
  6. Akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad jua”lah, dan akad wakalah bi al-ujrah      
  7. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang, karena uang itu adalah milik pemegang kartu.

Diantara landasannya adalah, kesimpulan bahwa uang elektroni atau e money adalah Uang – tsaman atau nuqud – sebagaimana definisinya :  

  1. “Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.” (Abdullah bin Sulaiman al-Mani‟, Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996,  

  1. “Naqd  adalah  sesuatu  yang  dijadikan  harga  (tsaman)  oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun  dari  bahan  lainnya,  dan  diterbitkan  oleh  lembaga keuangan pemegang otoritas.” (Muhammad Rawas Qal‟ah Ji, al-Mu‟amalat al-Maliyah al-Mu‟ashirah fi Dhau‟ al-Fiqh wa al-Syari‟ah, Beirut: Dar al-Nafa‟is, 1999, h. 23)

Keempat, Kesimpulan  

  1. Menggunakan e money konvensional tidak diperkenankan sesuai penjelasan di atas. Kecuali dalam kondisi darurat ; dimana tidak ada e money syariah dan ada risiko (primer) jika tidak menggunakannya. Setiap pengguna, bisa menakar kondisinya ; apakah darurat atau tidak.
  2. E money syariah harus memenuhi kriteria syariah seperti, dana ditempatkan di bank syariah, jika kartu hilang maka dana pemilik kartu masih ada, terhindar dari transaksi yang dilarang.




Dr. H. Oni Sahroni, MA

Referensi
- BukuRiba, GharardanKaidah-KaidahEkonomiSyariahAnalisisFikih& Ekonomi(Dr. Oni Sahroni, M.A. & Ir. AdiwarmanA. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P) Raja Grafindo, Jakarta, 2015
- Muhammad RawasQal‟ahJi, al-Mu‟amalatal-Maliyahal-Mu‟ashirahfi Dhau‟ al-Fiqhwaal-Syari‟ah, Beirut: Dar al-Nafa‟is, 1999, h. 23)











Artikel Lainnya
PRINSIP – PRINSIP PEMBIAYAAN YANG BERTANGGUNGJAWAB
Rabu, 26 September 2018

Ada 8 Prinsip Pinjaman yang bertanggungjawab

Rabu, 02 Agustus 2017

Koperasi sebagai organisasi Sosio-Ekonomi sebenarnya memiliki posisi yang sangat strategis dalam perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Jargon koperasi yang sudah sama-sama kita ketahui “ bekerjasama, bergotong royong dan saling tolong menolong, untuk mencapai kemajuan bersama

Selasa, 09 Mei 2017

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini sangat pesat. Terbukti dengan menjamurnya Bank Syariah, Leasing Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Hotel Syariah dll. Koperasi Syariah merupakan bagian dari badan usaha syariah yang cukup pesat perkembangannya.

MENYEGARKAN KEMBALI KOPERASI DENGAN INOVASI
Kamis, 31 Januari 2019

Banyak diskusi dan seminar biasanya berujung pada kesimpulan klise, "peran pemerintah perlu ditingkatkan", "kemandirian koperasi harus dibangun", "koperasi butuh modal", "gerakan koperasi lemah" dan seterusnya.

Anggota GAKOPSYAH

Jl Caringin No. 42 Bandung

Jl. Cibedug Kp. Babakan No. 33 RT 02/ 09 Cikole Lembang 40391 Bandung

Jl H Sara RT 02/10 No. 01 Kel Cimpaeun Kec Tapos Depok

Konsultasi Ekonomi Syariah

Konsultasi Ekonomi Syariah bersama DPS GAKOPSYAH Klik Disini

Lihat Semua Konsultasi
Jadwal Shalat

PENYESUAIAN JADWAL SHALAT UNTUK SELURUH DAERAH DI JAWA BARAT :

Kota Koreksi (menit) Kota Koreksi (menit)
Banjar - 3 Bekasi + 3
Bogor + 3 Ciamis - 3
Cianjur + 2 Pangandaran - 3
Cirebon - 3 Depok + 3
Garut - 1 Indramayu - 3
Karawang + 2 Kuningan - 3
Majalengka - 2 Purwakarta + 1
Subang - 1 Sukabumi + 3
Sumedang - 1 Tasikmalaya - 2
Lokasi Kami
Statistik Pengunjung
Content View Hits : 54.052

Copyright 2017, GAKOPSYAH JAWA BARAT.